Dana BOS Mengakselerasi Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Jakarta, 28/12). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warna negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah. Pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat pendidikan dasar, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak bisa mengikuti pendidikan karena tidak memiliki biaya.

Aturan tentang pelaksanaan program BOS di lingkungan Kementerian agama mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011, khususnya dalam unit cost BOS, penggunaan dana BOS, dan pelaporan penggunaan dana BOS Perbedaan terjadi hanya pada mekanisme pencairan, pengaluran, dan hierarki manajemennya.

Sasaran program BOS di lingkungan Kementerian Agama adalah madrasah dan pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajar dikdas setara dengan SD dan SMP, yaitu lembaga MI/PPS ula dan MTs/PPS Wustha. Unit cost BOS untuk MI/PPS Ula sebesar Rp. 580.000,-/ siswa/tahun dan untuk MTs/PPS Wustha sebesar Rp. 710.000,-siswa/tahun. Pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap per triwulan, yaitu: triwulan pertama (Januari-Maret); triwulan kedua (April-Juni), triwulan ketiga (Juli-September), dan triwulan keempat   (Oktober-Desember).

Penggunaan dana BOS diatur tersendiri dengan mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembayaran honor guru honorer, kegiatan kesiwaan yang bersifat ekstra dan intra kurikuler, kegiatan operasional madrasah, perawatan madrasah, bantuan terhadap siswa miskin, dan pembelian seperangkat komputer serta media pembelajaran lainnya. Pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan madrasah/PPS.

Untuk tahun anggaran 2012, Pemerintah mengalokasikan anggaran BOS untuk Kementerian Agama sebesar Rp. 4.081.321.618.000,- dengan jumlah sasaran siswa/santri sebanyak 6.356.871 orang.

Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Kementerian Agama mampu merealisasikan amggaran BOS sebesar Rp. 3.983.899.725.500,- dengan jumlah sasaran 6.334.756 orang dan jumlah lembaga penerima BOS sebanyak 43.563 lembaga madrasah dan PPS.

Berdasarkan realisasi anggaran BOS tersebut, jumlah siswa/santri penerima BOS tahun anggaran 2012 menunjukkan peningkatan jumlah pada madrasah sebesar 312.967 orang dan penurunan jumlah santri pada PPS sebesar 56.550 orang dari tahun sebelumnya. Adapun ditinjau dari jumlah lembaga madrasah/PPS penerima BOS, tahun 2012 ini juga menunjukkan peningkatan pada madarsah secara signifikan, baik untu tingkat MI maupun MTs sebesar 2.081 lembaga, sedangka untuk PPS Ula dan Wustha jumlah lembaga penerima BOS-nya menurun sebesar 4.423 lembaga.

Dengan realitas di atas, maka dapat diasumsikan bahwa keberadaan program BOS di lingkungan Kementerian Agama telah memberikan dampak yang positif terhadap keberadaan madrasah, karena selama ini madrasah dipandang sebagai pilihan kedua masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya. Adapun dampai positif terhadap PPS, dapat diasumsikan bahwa program BOS telah merubah kesadaran masyarakat untuk mengikuti program wajar dikdas pada lemaga pendidikan yang bersifat formal, sehingga jumlah sasaran BOS pada PPS semakin menurun dan ini sekaligus mengindikasikan bahwa program pengentasan wajar dikdas di lingkungan pesantren semakin mendekati tahap akhir.

Berdasarkan laporan dari madrasah dan PPS, pemanfaatn dana BOS sangat membantu lembaga dalam memenuhi kebutuhan pembayaran honorarium bulanan guru honorer, khususnya pada lembaga madarsah swasta yang sebelum adanya dana BOS merasakan kesulitan untuk membayar honor guru, padahal jumlah madrasah swasta lebih dari 90%. Selain itu, dengan adanya dana BOS juga banyak madrasah yang merasa terpenuhi kebutuhannya untuk kegiatan operasional madrasah dan pengembangan kegiatan kesiswaan, sehingga mayoritas madarsah sudah tidak lagi memungut iuran apapun dari otang tua siswa.

Tetapi ada satu hal yang harus difahami oleh masyarakat bahwa dengan adanya dana BOS, maka tidak dilarang bagi madrasah untuk menerima sumbangan dari orang tua siswa yang dianggap mampu, karena mungkin saja ada kebutuhan mendesak pada madrasah yang membutuhkan bantuan dari orang tua siswa, misalnya membangun ruang kelas baru, memperbaiki bangunan yang sudah rusak berat, atau membangun pagar, padahal kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh dibiayai dari dana BOS. hanya satu hal yang harus dipastikan bahwa siswa miskin tidak boleh dipungut apapun dengan alasan apapun.

About these ads
By MI Islamiyah Ngampal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s